SEKOLAH KITA HARUSKAH MASIH DIBEDAKAN?

Tahun ajaran baru  menyongsong di depan mata. Pelajar yang dinyatakan lulus Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA)  dihadapkan pada pilihan perguruan tinggi mana yang hendak dipilih atau bekerja kemana. Siswa yang  lulus SMP dihadapkan pilihan mencari sekolah SMA, SMK, atau MA. Sedangkan pelajar yang lulus sekolah dasar  akan dihadapkan pada pilihan SMP atau MTs.

Setiap memasuki tahun ajaran baru, persoalan pendidikan selalu menjadi pikiran utama bagi hampir semua kalangan masyarakat. Baik bagi pelajar itu sendiri, orang tua, sekolah, dan juga pemkab melalui dinas pendidikannya. Dan dari tahun ke tahun, persoalan klasik selalu muncul. Berkutat pada persoalan yang sama dan selalu berulang tiap tahunnya. Seolah sudah menjadi menu persoalan utama jelang tahun ajaran baru.

Pertama, masih adanya dikotomi atau pembedaan sekolah, antara sekolah negeri dan swasta,  sekolah umum dan agama,  sekolah RSBI dan sekolah negeri non RSBI. Ada SMA dan SMK.  Iklim Pembedaan itu  memberikan dampak   bagi siswa maupun orang tua. Karena  pembedaan sekolah itu memiliki konsekuensi sendiri yang harus ditanggung siswa dan orang tua.

Ada sekolah tertentu dianggap memiliki kelebihan dibanding  sekolah lain. Akibatnya, sekolah yang kebetulan mendapat kelebihan tertsebut bisa menerapkan standar masuk dengan grade tersendiri, yang parameternya  tidak jelas, atau mengada-ada. Misalnya harus memiliki nilai minimal yang tidak realistis, atau harus membayar sumbangan tertentu, yang dikemas dalam berbagai keperluan instrumen pendidikan, atau harus memiliki serangkain seleksi yang sangat berbelit.

Kondisi seperti itu jika terus dibiarkan akan memunculkan kesenjangan tersendiri bagi sekolah. Juga pada psikologis siswa. Dampak lebih jauh, muncul persaingan yang tidak sehat antar sekolah. Persaingan antar sekolah agama dan umum, swasta dan negeri yang tidak didasarkan kompetensi pendidikan, namun  persaingan yang diarahkan atas nama gengsi dan nama sekolah.

Padahal, sejatinya hakekat penyelenggaraan pendidikan adalah untuk memajukan kehidupan berbangsa. Bukankah pendidikan itu bertujuan membangun karakter semua anak bangsa? Tidak terlepas  kaya atau yang miskin,  pintar atau yang bodoh,  di desa atau di kota? Semua anak bangsa itu berhak mendapatkan pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang maju, dan pendidikan yang bermanfaat. Sehingga melahirkan umat yang bermartabat.  Bisa dibayangkan seandainya semua sekolah hanya mau menerima calon siswa yang berkualitas saja, yang mampu saja, yang miskin saja? Tentu itu jauh dari tujuan pendidikan nasional di negeri ini.

Untuk menghindari atau mengurangi kesenjangan itu, tentu pemerintah daerah memiliki peran strategis. Sebab, pemerintahlah  yang memiliki kewenangan dan kebijakan, sekaligus instrumen regulasi dalam  mengelola pendidikan. Seandainya pemerintah daerah melalui dinas terkait , dapat membangun komitmen yang lebih istiqomah dalam menerapkan "Kesetaraan Pendidikan", maka  persoalan kesenjangan sekolah dan rebutan siswa itu tidak terjadi. Misalnya kuota untuk sekolah negeri sekian orang, maka jangan nambah kelas lagi. Jika kuota bagi SMA sekian siswa, maka jangan menambah sekolah lagi. Jika kebijakan pendidikan seperti itu bisa diterapkan secara konsisten, maka  peningkatan pendidikan di Magetan bisa maju secara merata dan berimbang. Bukan maju di kota dan tertinggal yang  di desa.

 

Kedua,  persoalan yang selalu dihadapi orang tua adalah biaya. Realitas di masyarakat, bahwa tak ada orang tua yang tak ingin anaknya tidak sekolah. Begitu kuatnya keinginan  menyekolahkan anak, setiap orang tua rela mengorbankan apa saja. Sebagai orang Jawa Timur, tentu semua faham tentang falsafah jer basuki mawa beya. Namun, kondisi perekonomian masyarakat dan tuntutan dunia pendidikan sekarang tak selalu seiring sejalan.

 

Kita tidak bisa tutup mata, bahwa sekolah gratis yang didengungkan pemerintah saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Dana bantuan operasinal sekolah (BOS), bantuan pendidikan melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus belum sepenuhnya mewujudkan pendidikan gratis. Untuk bisa menyekolahkan anaknya di SMP atau  SMA Negeri misalnya, orang tua saat ini rata-rata harus menyiapkan biaya tertentu,  belum lagi termasuk biaya pendukung seperti kendaraan, peralatan sekolah, dan lain sebagainya.

 

Bagi keluarga mampu, mungkin tidak  terlalu membuat pusing. Tetapi, bagi keluarga yang kurang mampu, tentu hal itu bisa membuat tak nyenyak tidur. Sebab kebutuhan mereka bukan hanya sekolah. Mereka membutuhkan makan, pakaian, dan bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, maka akan memunculkan pesimisme bagi orang tua maupun siswa  untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apalagi berkualitas. Akhirnya muncullah siswa putus sekolah, siswa tidak melanjutkan pendidikan, dan juga siswa yang sekolah asal-asalan.

 

Kondisi seperti itu tidak akan terjadi manakala semua stakeholder pendidikan bisa duduk bersama menyelesaikannya. Dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah, dan orang tua memiliki pandangan yang sama tentang pembangunan pendidikan. Dinas pendidikan membuat kebijakan yang rasional dan proporsional, sekolah berani mengeksekusi kebijakan itu, dan orang tua mendukungnya. Jika semua elemen itu bisa memiliki kesamaan  persepsi  dan menjalankan sesuai proporsinya, Insya Allah kemajuan pendidikan di Magetan akan segera menjadi nyata. Insya Allah.

Kirim Komentar




Sebelumnya

ALUMNI PESANTREN AHLI PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN

Selanjutnya

RENUNGAN RAMADHAN: HUKUMAN YANG TIDAK TERASA