Surat terbuka untuk Bapak Jokowi

"Negara yang Menugaskan, Negara yang Menghukum"

Bapak Jokowi yg mulia,

Setelah Bapak menjadi Presiden dan mengumumkan Menteri sampai dengan melantiknya  membuat terobosan meniadakan kesan birokrasi, sederhana,tidak terlalu formal. Sosok Bapak dikenal publik memang dekat dengan rakyat sejak memimpin kota Solo, tidak terjebak pada kemasan birokrasi sebagai penguasa, tapi lebih banyak mendengar dan melihat langsung sebagai pemimpin. Kekuatan itulah yang  mengantarkan Bapak menjadi Jakarta 1 dan akhirnya Indonesia 1

 

Bapak Jokowi.

Ekpektasi, harapan rakyat begitu besar pada figur Bapak, yang masa pemerintahan sebelumnya rakyat merasakan ada jurang pemisah cukup dalam antara sosok pemimpin dengan yang dipimpin, Bapak menerobos image itu dengan langsung melakukan perubahan budaya, yang dikenal sebagai pemimpin "blusukan".Eforia blusukan menjadi sebuah fenomena yang mewarnai gaya kerja kabinet yang Bapak pimpin, sesuai namanya " Kabinet Kerja".

 

Bapak Jokowi,

Muncul berbagai keraguan di kalangan praktisi, akademisi, dan para ahli dengan segudang ilmu teorinya, apakah seorang Jokowi dengan gaya blusukannya akan mampu mengatasi beragam persoalan Negeri ini, yang saat Bapak mulai bekerja langsung dijemput pilihan wajib, menaikkan BBM tanpa bisa dihindari lagi.

Karena menurut mereka, gaya blusukan hanya tepat saat menuju kursi Capres, tapi saat sudah memegang palu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, harus lebih bergaya memimpin untuk mengeksekusi dengan cepat, tepat dan akurat. bukan memposes tanpa ada eksekusi. Atau lebih tajamnya menurut mereka Bapak harus berhenti memimpin dengan pendekatan pencitraan, meski sesungguhnya itu adalah gaya Bapak yang sebenarnya, karena bagi rakyat yang sudah memilih Bapak, pencitraan saat sudah menjadi Presiden diterjemahkan misalnya dengan harga sembako terjangkau, transportasi murah, keamanan stabil, harga gabah menguntungkan, harga beras tidak melambung, dan birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Sehingga mereka berharap Bapak lebih fokus pada penyelesaian masalah Bangsa yang strategis, dan bukan sebatas teknisi, karena Bapak telah memiliki gerbong Kabinet yang menurut Bapak bisa diandalkan.

 

Bapak Jokowi,

Seiring dengan gaya kepemimpinan Bapak, nampaknya gerbong kabinet Bapak mulai kewalahan menjalankan visi misi Bapak memimpin Negeri sebesar Indonesia ini. Meski jargonnya adalah Kabinet Kerja, namun implementasinya memberikan kesan sangat lambat dan masih belum jelas Kabinet Kerja sebetulnya 'kerja untuk apa' dan 'dipersembahkan pada siapa'.

Di tengah kegalauan banyak pihak terhadap stabilitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan berbagai tanggapan dan teori masing-masing, Bapak dihadapkan politisasi hukum yang mendera Negeri ini yakni KPK, POLRI dan DPR.  Kepemimpinan Bapak diuji dan dinanti banyak pihak, apa keputusan yang akan diambil, dapatkah  mengambil ikan tanpa harus keruh airnya?

 

Bapak Jokowi,

Rakyat yang memilih Bapak mulai terbelah beberapa kelompok. Pertama, bagi yang mengkritisi, baik DPR, Fraksi Koalisi, Partai pengusung mulai resah dengan berbagai kebijakan Bapak, karena kepentingan politik atau target politiknya belum tercapai, atau bahkan mereka merasa diingkari oleh Bapak. Bisa ditebak apa yang terjadi? Tentu gesekan demi gesekan tidak bisa dihindari, saling mengintai, mencurigai, atau berupaya meng intervensi pada kadernya masing-masing yang berada di Legislatif, Ekskutif, Yudikatif yang dikemas atas nama dan kekuatan rakyat, entah rakyat mana yang dimaksud. Perang antar media dengan berbagai opini dan isu, yang tanpa disadari makin menjauhkan kriteria kabinet dengan slogan Kabinet Kerja, meski ada beberapa Menteri Bapak yang tidak peduli masalah tersebut, dan tetap mengikuti irama kerja Bapak. Tentu Menteri tersebut berasal dari profesional murni yang tidak terbebani setoran aspirasi atau inspirasi dari partai manapun.

Ada saatnya mereka bersatu untuk melawan Bapak, tapi ada saatnya mereka membuat barikade sendiri, mencari celah untuk mendapatkan kue basah yang sudah mulai mengering, ada yang sekedar berimprovisasi mendapatkan kue untuk kepentingan jangka pendek (personal by interest business) atau kepentingan jangka menengah (pilkada serentak, yang akan menjadi pundi kekuatan dan kekuasaan eksistensi Partai ) atau kepentingan jangka panjang ( pertaruhan Pilpres 2019 ). Untuk kepentingan jangka panjang ini mereka merasa salah telah memilih Bapak, tapi tidak bisa berbuat banyak, karena sudah takdir Bapak menjadi Presiden. Maka mereka mulai saat ini harus dengan sistematis mendapatkan simpul-simpul logistik yang nanti diperlukan, misalnya bidang energi dan pangan, tentu menjadi incaran primadona mereka.

Kedua, kelompok relawan dari berbagai elemen , merasa harus ikut mengawal bukan hanya saat proses Pilpres, tapi sampai pada implementasi visi misi Bapak dalam menjalankan roda Pemerintahan. meski kehadiran mereka ditentang oleh komunitas Partai pendukung, karena keberadaan relawan telah berakhir seiring dilantiknya Bapak menjadi Presiden.

Konsolidasi keberadaan relawan ini nampaknya menjadi peluru cadangan yang memiliki banyak arti dan fungsi untuk Bapak, karena kondisi obyektif Bapak sebagai Presiden yang bukan Ketua umum Partai perlu penyeimbang dinamika power sebagai pemimpin yang didukung lintas partai.  kondisi tersebut akhirnya memicu banyak celah konflik internal atau eksternal. Bahkan peran beberapa tokoh yang memosisikan sebagai King Maker sejak dalam proses PILPRES mulai terancam, apalagi dalam beberapa event kegaduhan hukum dan politik, relawan bersuara lantang membela Bapak meski berhadapan dengan partai pendukung Bapak. Mereka sangat percaya diri  hadir di tengah kebuntuan politik Bapak dengan Partai rumah Bapak. Kondisi ini yang membuat paranoid beberapa elite partai dengan menyimpulkan bahwa mereka kelak bukan sekedar relawan, tapi sudah bersiap-siap menjadi partai, dan tentu menjadi ancaman bagi mereka yang berkepentingan, sehingga banyak yang pesimis akan terjadinya rekonsiliasi antara Bapak dengan Ibu bersama gerbongnya.

 

Bapak Jokowi,

Ketiga, adalah kelompok yang merasa peduli dan punya harapan besar adanya perubahan pada bangsa ini. Harapan mereka, revolusi mental yang Bapak canangkan sebagai ruh pemerintahan bisa lebih dikonkretkan, terutama di bidang ekonomi dan sinergi penegakan hukum. Mereka berharap pertumbuhan ekonomi bisa berlari kencang dan tetap berpihak pada rakyat, bukan kelompok tertentu. Bisa dirasakan bagaimana tidak harmonisnya tim ekonomi Bapak dalam menyelesaikan program stategis yang terkait hajad hidup orang banyak, baik di hulu maupun hilirnya. Mereka juga berharap para penegak hukum tidak mencari atau bahkan berebut panggung hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Publik melihat Egosentris korps menjadi pilihan utama dibanding mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat.

Langkah penindakan kontroversial masih sering dipertontonkan pada publik dengan bangganya. Bahkan ada celetukan di internal Bapak, 'bagaimana alotnya penangguhan penahanan kasus Bambang Wijayanto dan Novel Baswedan', yang seakan-akan menafikan keberadaan jalur komando Jenderal bintang empat oleh seorang Kombes. Orang Jawa bilang "keladuk kurang dugo", kondisi yang sungguh memPrihatinkan untuk kewibawaan Bapak sebagai Kepala Pemerintahan.

Di tengah suasana meluruskan yang bengkok dan menjernihkan yang keruh, tiba-tiba publik dikagetkan lagi. Seorang Dahlan Iskan yang menjadi salah satu icon anti korupsi menjadi tersangka kasus korupsi Gardu induk PLN, yang orang mengenal Dahlan  mirip Bapak, dari gaya kepemimpinan, kesederhanaan, terobosan maupun integritasnya. Bahkan saat diminta Presiden SBY waktu itu, menurut informasi, dia tidak mau menerima fasilitas Negara, tidak mau menerima gaji, totalitas membantu PLN yang sedang kritis dan krisis kepemimpinan, sehingga perlu seorang nakhoda yang berani mengambil terobosan, mempercepat pelaksanaan program. Tentu SBY butuh orang yang sudah mapan, tidak terbebani secara politis dan tidak punya kepentingan kelompok yang tidak mudah diintervensi. PLN saat itu sudah betul-betul byar pet, termasuk di Ibu Kota, bahkan kantor pemerintah pun harus hemat, sampai-sampai

 Wapres JK memerintahkan pengurangan suhu pendingin ruangan kantor pemerintah sebagai langkah penghematan. 22 bulan Dahlan Iskan memimpin PLN,  selalu berbicara lantang, berani tampil di depan memberikan komitmen pemberantasan korupsi. Tidak jarang Dahlan bicara "Jika harus masuk penjara karena langkah terobosan yang dilakukan PLN ini dianggap salah, maka saya rela masuk penjara, agar listrik bisa menyala".

Pemerintahan saat itu mengamini, mendukung langkah Dahlan, bahkan SBY mempercayainya untuk mengangkat Dahlan sebagai Menteri BUMN yang mengurusi aset Negara yang nilainya lebih dari 1000 trilyun. Sungguh ironis bahkan tragis, seorang Dahlan Iskan yang menyuarakan anti korupsi dan mau mengambil resiko masuk penjara karena membela kebutuhan hajat hidup orang banyak, ternyata harus di-tersangka-kan kasus korupsi, hanya karena membuat terobosan atau kebijakan yang ditafsirkan salah oleh penyidik. Rakyat tidak tahu apa kontribusi penyidik tersebut untuk Negara ini dibanding Dahlan Iskan.

Sistem hukumnya yang salah atau sumberdayanya ?

Apakah terobosan yang sudah terbukti menyelesaikan masalah bangsa selalu diartikan melanggar hukum? Pernahkah ada yang menghitung kerugian rakyat dan kerugian Negara jika listrik harus padam? Bisakah penyidik yang menjadikan tersangka Dahlan menyelesaikan masalah jika menjadi Dirut PLN ?

Berbagai pertanyaan masih banyak, kenapa, mengapa , dan publik prihatin serta resah. Namun ternyata seorang Dahlan Iskan tetap tenang, tidak protes, dan tidak menggunakan kekuatan media yang dimiliki untuk melawan, bahkan melarang medianya untuk membela. Dahlan berkata di web pribadinya "Saya tidak malu masuk penjara membela rakyat, karena tidak korupsi".

Sebuah ungkapan langka, bahkan mungkin dianggap keramat di era saat ini, ada seorang pejabat apalagi mantan pejabat yang siap suka rela bertanggung jawab menanggung resiko sebuah pekerjaan yang dilakukan anak buahnya, yang mungkin dianggap salah, dan sama sekali tidak mau menyalahkan bawahannya.

Begitu pula saat Dahlan ditunjuk oleh Presiden sebagai kordinator pembuatan mobil listrik untuk kepentingan negara yang dipersembahkan pada perhelatan APEC, yang mensinergikan kekuatan BUMN dalam menyukseskan program tersebut ternyata dianggap salah dan korupsi. Sehingga di web pribadinya Dahlan pun siap mengganti seluruh biaya pembuatan mobil listrik yang disponsori oleh dana CSR BUMN dari uang pribadinya  jika dianggap salah oleh penyidik. Sungguh suatu peristiwa yang sangat memrihatinkan di negeri ini.

Bagaimana dengan program Kartu Sehat yang juga merupakan terobosan Bapak untuk mengatasi kemiskinan dengan dana dari sebagian CSR BUMN ?

Apakah juga akan ikut disalahkan ?

 

Bapak Jokowi,

Sungguh sebuah penegasan yang bijak saat Bapak memimpin rapat pemberantasan korupsi kemarin telah menyampaikan agar sinergi penegakan hukum betul- betul dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi orang yang tidak perlu disalahkan, dihukum.

Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Dahlan Iskan

Maka rakyat berharap akan ada Dahlan - Dahlan lain yang muncul di negeri ini tapi tidak menjadi korban "Negara yang Menugaskan, Negara yang Menghukum.

 

Terima kasih.

Salam hormat kami,

Sukses untuk Bapak dalam mengemban amanah, karena rakyat berharap banyak pada kearifan Bapak.

 

Kirim Komentar




Sebelumnya

ALUMNI PESANTREN AHLI PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN

Selanjutnya

RENUNGAN RAMADHAN: HUKUMAN YANG TIDAK TERASA